Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penegakkan hukum di sektor kelautan dan perikanan yang selama menjadi incaran para pelaku illegal fishing. Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Polri dan Satgas 115 membentuk The International Fishforce Academy of Indonesia (IFFAI) untuk meningkatkan kapasitas para parat penegak hukum dibidang perikanan.
“Akedemi yang dibentuk ini untuk meningkatkan kapasitas penegak hukum serta untuk pembelajaran menangani perkara kejahatan di bidang perikanan,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat meresmikan pembentukkan IFFAI di gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kamis (16/3).
Susi menjelaskan, kejahatan perikanan sangat kompleks bukan hanya terkait dengan pencurian ikan saja, terdapat pula penyelundupan orang, pekerja paksa, perdagangan binatang langka.
Selain itu, banyaknya modus dalam kejahatan perikanan harus diantisipasi sedini mungkin melalui pendidikan.
Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) atau Satgas 115 setidaknya telah menemukan 3 modus baru pencurian ikan.
Modus pencurian itu pertama pinjam izin. Modusnya yakni dengan menggunakan dokumen izin penangkapan ikan milik kapal lain.
Modus kedua yakni ganti baju. Modus ini yakni kapal eks asing diubah seolah-olah menjadi kapal buatan dalam negeri.
Modus ketiga yakni pulang tanpa deregistrasi (tidak lapor ulang). Modus ini dilakukan oleh pemilik kapal eks asing dengan cara keluar dari wilayah Indonesia tanpa melalui proses deregistrasi.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian menambahkan bahwa IFFA ini akanmenyatukan persepsi para penegak hukum.
“Dengan demikian, jika ada gap atau perbedaan tentang sistem hukum atau prosedur operasional standar, semua bisa diselesaikan dengan adanya hubungan personal yang baik antara semua perwira atau petugas operasional di lapangan,” kata Tito
Tito mengungkapkan, secara total ada 24 personel dari Polri, KKP, TNI AL dan Bakamla yang ikut dalam akademi ini. Pendidikan bersama ini akan digelar di Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC), Semarang, Jawa Tengah.
Selain itu, lanjut Tito, pendidikan dan pelatihan gelombang pertama ini akan didukung oleh pendidik dari Australian National Centre for Ocean Resources and Security, University of Wollongong Australia, Norwegian National Advisory Group Against Organized IUU Fishing dan Norwegian National Crime Investigation Services.
“Para pengajar ini juga mewakili Interpol Fisheries Crime Working Group,” ujar Tito.
Penulis : Ismadi Amrin
