JAKARTA, NMN – Indonesian National Shipowner’s Association (INSA) menilai usulan melakukan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) pada angkutan multimoda, khususnya sektor angkutan laut, haruslah mengedepankan asas cabotage. Revisi DNI jangan sampai memberikan kesempatan kepada inevestasi asing hingga 100 persen pada sektor angkutan laut.
“Asas cabotage harus tetap berjalan konsisten, karena sudah terbukti memberikan banyak dampak positif dalam banyak aspek negara. Jadi kalau ada suara atau usulan untuk mengubah DNI di sektor angkutan laut tentunya harus ditolak,” kata Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto, Rabu (10/10).
Apa yang disampaikan Carmelita tersebut disebabkan adanya usulan dari pihak-pihak tertentu yang menginginkan revisi DNI pada angkutan multimoda, khususnya sektor angkutan laut merupakan sebuah kemunduran dan menodai semangat nasionalisme yang tertuang dalam asas cabotage.
Adanya usulan untuk memberikan kesempatan investasi asing hingga 100% pada usaha angkutan multimoda akan menodai kebijakan asas cabotage di sektor angkutan laut nasional.
“Pelayaran nasional masih memiliki pekerjaan rumah dalam mendorong daya saingnya. Jika DNI pada sektor angkutan laut dibuka hingga 100 persen untuk investasi asing, secara serta merta akan membuat pelayaran nasional akan kembali mengalami kelesuan,” tegas Carmelita.
Sejak diterapkannya asas cabotage yang tertuang dalam Inpres No 05 tahun 2005 dan Undang-undang No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, hingga saat ini telah terbukti berperan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Asas cabotage yang bermakna kedaulatan negara (sovereignthe country) juga telah terbukti sukses dalam menjaga kedaulatan negara pada aspek keamanan dan pertahanan.
Penerapan asas cabotage yang didukung para pelaku usaha pelayaran nasional telah mendorong investasi sektor angktuan laut. Pada 2017, armada pelayaran nasional mencapai 23.823 atau melonjak dari sejak awal diterapkannya asas cabotage pada 2005 yang hanya berkisar 6.041 armada.
Hal ini juga diiringi dengan pertumbuhan perusahaan pelayaran nasional yang pada 2017 telah mencapai 3.760 perusahaan.
Dengan kekuatan armada yang cukup besar, pelayaran nasional juga telah mampu melayani seluruh pendistribusian kargo domestik. Seluruh distribusi kargo domestik sudah terlayani oleh kapal nasional dari total kargo sekitar 965 juta ton pada 2017 untuk seluruh wilayah Indonesia.
Asas cabotage juga berperan dalam mendorong pertumbuhan sektor terkait pelayaran nasional lainnya. Sedikitnya, terdapat 18 cluster bisnis terkait pelayaran nasional yang terdampak positif dari tumbuh kembangnya armada pelayaran nasional, misalnya galangan kapal, asuransi kapal, hingga sektor sekolah SDM pelaut.
