Pemerintah Jepang menyampaikan permintaan kepada Pemerintah Indonesia agar memperluas peran swasta dalam pengelolaan Pelabuhan Patimban. Jepang menginginkan Pelabuhan Patimban dioperasikan oleh operator independen dan mengurangi porsi dominan dari Badan Usaha Pelabuhan (BUP) milik Pemerintah Indonesia dengan memperluas atau memperbesar saham pihak swasta.
Direktur Kepelabuhanan Ditjen Perhubungan Laut, Chandra Irawan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (2/11) mengatakan permintaan pemerintah Jepang tersebut merupakan hasil dari pertemuan antara delegasi Jepang dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
Ditambahkannya, Indonesia pada prinsipnya dapat memahami dan menerima usulan Jepang agar Indonesia mengurangi besaran persentase porsi BUP pemerintah. Untuk itu, pemerintah Indonesia akan mencarikan pihak swasta yang kapabel untuk diberikan tanggung jawab dengan porsi saham yang lebih besar dari porsi BUP pemerintah tersebut.
“Dari besaran share Indonesia 51% dan Jepang 49%, BUP milik pemerintah akan mendapat share kurang atau sama dengan 25%, sedangkan untuk perusahan swasta Indonesia menjadi lebih atau sama dengan 26%,” jelas Chandra.
Lebih lanjut, Chandra menegaskan bahwa Indonesia maupun Jepang sepakat untuk saling mendukung percepatan pelaksanaan proyek Pelabuhan Patimban agar sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.
Penulis : Ismadi Amrin
