JAKARTA, NMN – Indonesia ingin memimpin pembangunan ekonomi biru dalam agenda
global serta berkeinginan menjadi pemain utama dalam pembangunan ekonomi biru di tingkat global. Ekonomi biru diyakini dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Development Ministerial Meeting di Belitung. Suharso Monoarfa menjelaskan Indonesia akan membawa pembahasan mengenai ekonomi biru di bawah Presidensi G20 maupun dalam kepemimpinan ASEAN 2023.
Hal tersebut seiring Indonesia memiliki modal yang sangat potensial dalam pengembangan ekonomi biru, meski masih harus dikembangkan lebih lanjut melalui berbagai kebijakan.
Ekonomi biru sendiri telah menjadi salah satu bagian dari agenda transformasi ekonomi Indonesia yang tertuang dalam Visi 2045.
Menurutnya, pengembangan ekonomi biru akan mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan baik bagi Indonesia maupun global.
“Indonesia dapat memberikan kontribusi ekonomi biru untuk mempercepat pemulihan dan meningkatkan kesejahteraan global,” ujar Kepala Bappenas.
Sejauh ini, kata dia, Indonesia telah mengambil langkah untuk menyiapkan dasar yang kokoh bagi perencanaan dan implementasi kebijakan ekonomi biru yakni melalui Indonesia Blue Economic Development Framework.
Dokumen Indonesia Blue Economic Development Framework disusun dengan adanya dukungan dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Dokumen tersebut terdiri dari pendekatan yang terpadu dan komprehensif dengan mempertimbangkan potensi besar sumber daya laut di Indonesia.
Saat ini Bappenas sedang menyiapkan peta jalan ekonomi biru yang mencakup strategi dan inisiatif utama bagi Indonesia untuk menyeimbangkan konservasi dan pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan.
“Peta jalan ekonomi biru diharapkan dapat memfasilitasi kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat,” tandasnya.
Sebelumnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan tiga strategi dan rencana aksi ekonomi biru di bidang pengelolaan ruang laut.
Strategi pertama adalah perluasan kawasan konservasi dengan target 30% dari luas wilayah perairan Indonesia, mengelola sampah laut dan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil guna melindungi sumberdaya pesisir dan kerusakan akibat kegiatan ekonomi.
Kawasan konservasi Indonesia seluas 28,4 juta hektare (ha) melindungi ekosistem pesisir yang penting bagi ketahanan iklim.
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo mengatakan saat ini kawasan konservasi yang ada baru melindungi 3% atau sekitar 88 ribu ha ekosistem mangrove Indonesia. Serta, baru 34% atau sekitar 50 ribu ha padang lamun Indonesia.
Strategi lainnya adalah pengelolaan sampah laut. Menurut Victor, sampah plastik laut menimbulkan risiko yang cukup besar bagi lautan. Berdasarkan data LIPI tahun 2018, diperkirakan 0,27 – 0,59 juta ton/tahun sampah laut mencemari laut selama tahun 2018.
Strategi ketiga, lanjut Victor, adalah pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan yang dilakukan melalui penguatan regulasi perlindungan kawasan cagar karbon biru dan mengalokasikan ruang untuk memelihara atau meningkatkan cadangan karbon biru.
“Indonesia mengajak kemitraan global G20 berpartisipasi aktif dan terlibat membangun kapasitas dan mempromosikan kerja sama di agenda kelautan dan iklim,” ucapnya.
