Setelah tertunda selama lebih dari 10 tahun, akhirnya skema kredit khusus untuk nelayan resmi diluncurkan. Hal ini ditandai dengan kerjasama Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) dengan KUD Mino Saroyo Cilacap, Koperasi Inka Bantul VII Projo Mino, Koperasi Wisata Mina Bahari 45 Bantul dan Pusat Penyuluh Mandiri Kelautan Perikanan (P2MKP) Bening Jati Anugerah Bogor.
Direktur BLU LPMUKP, Syarif Syahrial, menyatakan bahwa kerjasama ini menyepakati untuk mengelola dana bergulir LPMUKP sebesar Rp13 Miliar untuk memenuhi kebetulan permodalan sebanyak 2.403 pelaku usaha mikro dan kecil sektor kelautan dan perikanan.
“Kami berharap hal ini dapat berkontribusi pula terhadap penyerapan tenaga kerja serta menurunkan ketimpangan pendapatan antar masyarakat,” kata Syarif dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (14/8).
Tahun 2017 ini, lanjut Syarif, Pemerintah melalui Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara telah mengalokasikan dana investasi pemerintah sebesar Rp500 Miliar untuk penguatan modal UMKM Kelautan dan Perikanan.
Penandatangan kerjasama ini dilaksanakan pada acara sinergi kementerian dalam mengangkat ekonomi rakyat melalui inklusi keuangan yang berlangsung di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berpesan agar pinjaman lunak ini dapat dimanfaatkan oleh para pihak yang membutuhkan. “Harus dipastikan ketepatan sasarannya untuk membantu nelayan kecil” imbuhnya.
Menteri Susi juga memberikan arahan agar BLU LPMUKP melakukan kerjasama dengan perbankan. Kerjasama antara BLU LPMUKP dengan perbankan diharapkan mampu meningkatkan alokasi kredit kepada masyarakat kelautan dan perikanan.
Menutup arahan pada acara tersebut, Susi juga mengingat kalangan perbankan untuk jangan takut menyalurkan kreditnya kepada nelayan. Potensi stok ikan yang semakin berlimpah menjadikan sektor ini semakin menarik untuk dapat dibiayai oleh perbankan nasional.
Penulis : Ismadi Amrin
