JAKARTA, NMN – Pemerintah sudah seharusnya memperhatikan komunitas maritim mulai dari memahami gaya hidup, kebiasaan, dan adat istiadatnya yang bergantung pada laut. Selama ini komunitas maritim cenderung dilihat secara rendah (looked down). Mereka dianggap sebagai orang miskin, rendah pendidikan. Kondisi seperti ini berpotensi mengakibatkan masalah bagi bangsa ini.
“Ini adalah pandangan yang keliru. Karena jika kita memperhatikan pilar-pilar poros maritim yang disuarakan Presiden Joko Widodo sejak pencalonannya di tahun 2014, maka kita melihat potensi yang dimiliki komunitas maritim itu sangat besar,” kata Kepala Organisasi Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (OR IPSH) Badan Riset dan Inovas Nasional (BRIN), Ahmad Najib Burhani Najib dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (6/6).
Komunitas maritim adalah penyumbang pluralisme bangsa ini. Mereka juga berhubungan dengan kelompok-kelompok sosial di komunitas regional bahkan global. Penangkap tripang Indonesia di perairan Australia, misalnya, telah memupuk relasinya dengan orang Aborigin di Australia bagian utara. “Ini adalah bahan-bahan untuk dijadikan dasar diplomasi budaya,” ujar Najib.
Terkait pertahanan dan keamanan, ia memberi contoh pemahaman, dengan membayangkan jika kita mempunyai sekitar 650.000 armada kapal yang kebanyakan milik nelayan kecil. “Jika kita asumsikan masing-masing kapal bisa memonitor 4 km persegi laut saat mereka beroperasi, maka mereka bisa dijadikan sumber untuk mengawasi lautan kita bagi kepentingan hankam,” urainya.
Dengan kondisi tersebut, usaha penguatan budaya dan komunitas maritim bukan hanya untuk peningkatan kesejahteraan mereka dan sustainability sumber daya laut, tetapi juga untuk kesejahteraan bangsa ini secara keseluruhan. “Dengan itu pula kita berkewajiban untuk melindungi mereka dari berbagai ancaman dan bahkan menguatkan mereka,” tegas Najib.
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Surya Tjandra mengakui, selama ini ketika bicara potensi laut atau maritim, lebih sering sebatas membahas masalah sumber daya alam, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Ia merasa kurang di dalam pembahasan manusia-manusia yang tinggal dan bergantung hidup pada laut. Padahal itu sangat penting.
Menurut data, ada lebih dari 15 juta masyarakat maritim di seluruh Indonesia yang tersebar di 23 Provinsi. Jumlah ini belum termasuk negara-negara tetangga, seperti Thailand, Malaysia, Philipina, dan seterusnya.
“Kalau masyarakat itu mengalami masalah, mereka juga yang paling tahu solusinya. Kehadiran negara dalam konteks memahami gaya hidup, memberikan opsi-opsi kebijakan yang memungkinkan, memberikan akses untuk mereka, bisa meningkatkan kesejahteraannya,” ujar Surya.
