JAKARTA, NMN – Sejak terbongkarnya kasus perbudakan Anak Buah Kapal (ABK) asing yang bekerja di salah satu perusahaan perikanan yang beroperasi di Pelabuhan Benjina, operasional pelabuhan tersebut terhenti. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginginkan pelabuhan Benjina kembali beraktifitas agar perekonomian setempat bergerak.
Dalam kunjungan kerja ke Pelabuhan Perikanan Benjina yang terletak di Kepulauan Aru, Maluku, Selasa (30/11). Menteri KKP mengutarakan dukungannya agar pelabuhan Benjina beroperasi kembali untuk menggenjot geliat perikanan di Maluku serta mendukung implementasi penerapan kebijakan penangkapan terukur.
“Persiapkan dengan baik agar 2022 pelabuhan ini dapat segera dioperasikan dan roda perekonomian bergerak,” ujar Trenggono.
Melalui kebijakan penangkapan terukur, lanjut Trenggono, pendaratan ikan harus dilakukan di pelabuhan yang tidak jauh dari area penangkapan, agar tercipta distribusi ekonomi ke daerah sehingga tidak lagi terpusat di Pulau Jawa.
“Ini bisa menjadi momentum untuk menghidupkan kembali roda ekonomi. Kalau ekonomi bergerak suppliernya kan banyak juga untuk masyarakat sekitar,” tegas Menteri Trenggono yang dalam kunjungan tersebut didampingi oleh Bupati Kepulauan Aru, dr. Johan Gonga.
Trenggono mengungkapkan kembali beroperasinya Pelabuhan Perikanan Benjina dianggap penting untuk mendukung mata pencaharian masyarakat sekitar sebagai nelayan. Pelabuhan Benjina memiliki dermaga dengan kapasitas tampung hingga 100 kapal dengan panjang dermaga hingga 62 meter.
“Tenaga ABK harus dari nelayan lokal. Selain nilai tukar meningkat, lalu kita arahkan mereka juga ke budidaya. Maka mereka akan lebih sejahtera,” tegas Menteri Trenggono.
Seiring rencana kembali beroperasinya pelabuhan perikanan ini, kapal-kapal yang sudah lama bersandar dan mengalami kerusakan tengah dalam perbaikan. Total ada 36 kapal yang diperbaiki di Ambon.
Bupati Kepulauan Aru Johan Gonga mengatakan siap membantu memperbaiki fasilitas pelabuhan demi kelancaran operasional Pelabuhan Benjina.
Johan menuturkan, untuk operasional pelabuhan diperlukan fasilitas pokok seperti dermaga, drainase, kolam pelabuhan. Kemudian fasilitas fungsional seperti tempat pemasaran ikan, fasilitas air bersih, es dan listrik, fasilitas pemeliharaan kapal dan fasilitas lainnya. Serta fasilitas penunjang seperti balai pertemuan nelayan, pengelolaan pelabuhan, keselamatan pelayaran, serta karantina ikan.
“Kami siap bantu, beserta Pemda dan pihak-pihak yang terkait agar 2022 segera bisa dimulai,” ujar Johan Gonga.
