Kurun tiga tahun akhir, komitmen pemerintah Indonesia dalam mengkampanyekan perikanan berkelanjutan atau suistanable fisheries bukanlah suatu isapan jempol belaka.
Praktik perikanan yang berkelanjutan adalah praktik perikanan dengan cara-cara yang ramah lingkungan seperti tidak menggunakan bom, sianida, dan alat tangkap yang tidak selektif. Selain itu, praktik perikanan yang berkelanjutan juga didukung oleh manajemen bisnis dan lingkungan yang baik, serta memerhatikan keseimbangan antara aktivitas pemanfaatan dengan kondisi populasi spesies di alam.
Sebagaimana kita ketahui bersama sejak pemerintahkan Jokowi-Jk berkomitmen menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah komando Susi Pujiastuti telah mencanangkan dan terus mengaktualisasikan 3 pilar misi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yakni Kedaulatan (Sovereignty), Kesejahteraan (Prosperity), dan Keberlanjutan (Sustainability) sebagai framework pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
Upaya pembangunan perikanan dan kelautan Indonesia melalui tiga pilar (kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan) adalah salah satu bukti keberpihakan Pemerintah terhadap para nelayan juga pelaku usaha perikanan.
Beberapa capaian
Pemerintah untuk meningkatkan keberpihakan tersebut yaitu melalui peningkatan stok ikan di lautan. Namun, stok ikan Indonesia terus berkurang akibat ekploitasi asing di perairan laut Indonesia.
Sesuai dengan pengamatan citra satelit terdapat 10.000 kapal laut asing di perairan Indonesia dengan ukuran 200-300 GT. Dengan panjang jaring hampir 150 km dan hasil tangkapan ikan bisa mencapai 100 ton setiap kali tarik jaring.
Hal ini menyebabkan stok ikan Indonesia tidak bisa meningkat. Untuk itu, Pemerintah Pusat melalui KKP menerapkan kebijakan penenggelaman kapal asing ilegal. Upaya ini membuahkan hasil, dalam waktu tiga tahun stok ikan meningkat dua kali lipat hingga 12,5 juta ton.
Hasil studi KKP bekerja sama dengan University of California Santa Barbara (UCSB) menunjukkan, kebijakan anti IUU Fishing 2014 telah mampu menurunkan hingga 25 persen eksploitasi perikanan.
Praktik perikanan berkelanjutan (sustainable fishing) terus didorong pemerintah dan pelaku industri guna mengembalikan kondisi perikanan nasional yang sempat surut. Hal ini terkait berkurangnya stok perikanan tangkap di perairan Indonesia hingga 53 persen akibat over fishing di masa sebelumnya.
Selain itu juga hal patut diapresiasi atas komitmen pemerintah terhadap perikanan berkelanjutan yaitu meningkatkan usaha perikanan sekaligus menjaga ekosistem laut.
Untuk merealisasikannya, setidaknya empat langkah dijalankan, mulai pembagian alat tangkap, membekukan izin kapal pengguna alat tangkap terlarang, pemberian pelatihan kepada para nelayan, hingga membebaskan pungutan hasil perikanan bagi kapal kecil di bawah 10 GT.
Meski belum banyak masyarakat yang memahami praktik perikanan berkelanjutan, pemerintah terus mendorong model ini sebagai upaya menjaga dan menyelamatkan sumber daya laut Indonesia.
Peluang Besar
Praktik yang berkelanjutan bukan sebatas perlindungan alam, tapi juga harus mendukung terhadap kelangsungan bisnis perikanan.
Dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, upaya perikanan berkelanjutan tentu juga dikampanyekan oleh berbagai lembaga di Dunia.
Seperti halnya yang dilakukan oleh Walton Family Foundation sebuah yayasan konservasi alam yang mensupport para pelaku bisnis perikanan untuk melakukan perikanan berkelanjutan. Lembaga ini terus mempromosikan tentang pentingannya rantai pasar dalam bisnis perikanan, yaitu dengan menjaga kualitas produk dari itu sendiri sebagai dasar strategi pemasaran produk seafood.
Beberapa prioritas funding dari lembaga ini yaitu menghapuskan produk ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU) dari rantai pasokan, advokasi kebijakan perikanan yang tidak memanfaatkan permintaan akan makanan laut berkelanjutan, hingga kolaborasi antara pemimpin industri, di antara LSM dan LSM dan industri seafood.
Selain Walton Family foundation, ada pula The David & Lucile Packard Foundation. Lembaga ini bertujuan untuk membantu Amerika Serikat, Meksiko, Cile, Indonesia, China dan Jepang untuk memastikan bahwa industri perikanan berjalan secara berkelanjutan, dan untuk melindungi tempat-tempat yang penting dalam rangka memelihara keanekaragaman hayati dan stok ikan liar.
The David & Lucile Packard Foundation juga mempromosikan pasar global untuk makanan laut yang berkelanjutan. Menghilangkan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU) – disebut di sini sebagai penangkapan ikan ilegal – di seluruh dunia.
Dari dua lembaga tadi tentu sangat selaras dengan komitmen pemerintah Indonesia yang sedang terus digenjot hingga saat ini.
Komitmen pemerintah Indonesia dalam mengawal perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan telah menjadi sorotan dunia. Indonesia dianggap bisa menjadi contoh bagi pelaksanaan komitmen dalam pemberantasan IUU Fishing, atas langkah konkritnya.
Sehingga saat ini usaha-usaha yang tengah berjalan yang dilakukan pemerintah harusnya disambut baik oleh para pengusaha di bidang kelautan dan perikanan. Pasalnya para pelaku bisnis perikanan yang sudah mengikuti model perikanan yang menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga funding tersebut.
Sehingga tentunya dengan peran aktif pemerintah dan para pengusaha dalam menggalakan perikanan berkelanjutan tentunya bukan hanya menyelamatkan kelestarian alam namun juga kelestarian dari bisnis perikanan.
Penulis : Dwi Gema Kumara
